Industri kelapa sawit Indonesia merupakan komoditas andalan ekspor nasional dan terus diakselerasi untuk menopang pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Di dalam negeri, industri kelapa sawit juga menjadi salah satu pilar utama ekonomi makro. Minyak kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan, farmasi bahan baku kosmetik, dan yang terbaru yaitu kelapa sawit akan dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku biodiesel. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan B35. Kebijakan tersebut merupakan program pencampuran biodiesel 35% pada bahan bakar minyak (BBM) diesel/solar. Target implementasi biodiesel yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan menghemat devisa negara.
Peranan kelapa sawit yang cukup signifikan tidak berbanding lurus dengan produktivitasnya. Produktivitas perkebunan sawit rakyat hanya 75% dari rata-rata produktivitas perkebunan sawit swasta (sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021). Penyebab rendahnya produktivitas sawit rakyat antara lain usia kelapa sawit yang sudah tua, kurangnya akses terhadap bibit bersertifikat, serta pengelolaan perkebunan yang bersifat tradisional. Untuk memacu produktivitas kelapa sawit rakyat, pemerintah meluncurkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Program tersebut bertujuan membantu pekebun rakyat dalam memperbarui tanaman sawit miliknya sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Pemerintah menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat mampu menjangkau 540.000 ha dengan 180.000 ha/tahun. Akan tetapi, realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat dalam tiga tahun berturut-turut (2021, 2022 dan 2023) masih jauh dari target yang telah ditentukan.
Rendahnya realisasi Peremajaan Sawit Rakyat jika dibiarkan terus menerus akan berakibat pada turunnya produktivitas perkebunan sawit rakyat secara signifikan sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan pekebun sawit. Selain itu, target implementasi program biodiesel B35 sebagai aspek ketahanan pangan dan energi akan terancam.
Berangkat dari isu tersebut, Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) bersama Bina Swadaya Konsultan (BSK) melakukan kajian untuk mengetahui masalah secara komprehensif yang menyebabkan terhambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat. Dalam pelaksanaan kajian Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) bersama Bina Swadaya Konsultan (BSK) melakukan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang para pelaksana implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat seperti: Ditjenbun Kementan RI, BPDPKS, perusahaan sawit, perwakilan dinas perkebunan, akademisi, asosiasi petani sawit, hingga kontraktor sawit.
Serangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan berhasil memperoleh permasalahan program Peremajaan Sawit Rakyat yang komplek dan multi dimensi. Permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai tahapan yaitu permasalahan pada tahapan persyaratan, persiapan, implementasi dan monitoring evaluasi.
Permasalahan yang telah diperoleh kemudian akan di validasi dan verifikasi secara langsung ke beberapa lokasi yang terdapat banyak pekebun sawit rakyat yang lahan sawitnya memasuki fase peremajaan maupun ke lokasi yang terdapat pekebun sawit rakyat yang sudah diremajakan dengan memanfaatkan dana program Peremajaan Sawit Rakyat. (Moh Rizwan)
