Pandemi Covid-19 membuat perekonomian Indonesia terpukul dan berdampak di hampir semua lapisan masyarakat. Dampak ini dirasakan terutama pada lapisan bawah, khususnya kelompok rentan perkotaan dan masyarakat desa.
Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil telah melakukan berbagai agenda peningkatan daya tahan ekonomi (resiliensi) agar dampak Covid-19 tersebut tidak melumpuhkan penghidupan semua lapisan masyarakat, khususnya lapisan bawah. Namun demikian, perlu berbagai gagasan dan inovasi baru untuk meningkatkan
kepekaan serta solusi atas masalah yang dihadapi kelompok rentan perkotaan dan masyarakat desa agar mereka dapat memulihkan ekonomi dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan dan partisipatoris.
Selain itu, pemulihan ekonomi harus bervisi pada keadilan dan keberlanjutan sehingga perlu dilakukan penyusunan peta jalan dan program riil pemberdayaan kelompok rentan perkotaan dan masyarakat desa pascapandemi Covid-19 secara jangka menengah dan panjang. Peta jalan ini disusun dengan memperhatikan pentingnya dukungan pemangku kepentingan, partisipatoris, keadilan, dan berkelanjutan.
Kekuatan yang dikembangkan dalam mewujudkan peta jalan itu adalah resiliensi yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat dan peningkatan dukungan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini sudah berjalan.
Ketua Tim Penyusunan Peta Jalan Pemulihan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Yayasan Bina Swadaya, Poppy Ismalina, menjelaskan, dengan mengandalkan pada kekuatan resiliensi yang bersumber pada modal sosial dan kearifan lokal, Yayasan Bina Swadaya bersama Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) telah menyusun peta jalan dengan agenda program 10 tahun ke depan untuk kelompok rentan perkotaan dan masyarakat desa.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan/Kepala Sekretariat SDGs, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengungkapkan, pemerintah terus berupaya menekan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 bagi penduduk rentan perkotaan hingga masyarakat pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, berupaya meminimalisir dampak bagi penuduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Ke depan, pemerintah masih terus berupaya melakukan respons cepat dengan mengurangi kerentanan dan juga kemiskinan melalui berbagai bentuk perkuatan,” kata Vivi dalam Bincang-Bincang Wisma Hijau Diseminasi Publik Usulan Masukan “Peta Pandemi Covid-19 yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Bagi Kelompok Rentan Perkotaan dan Masyarakat Desa”, Jumat (28/1).
Vivi mengatakan, membangun modal sosial dan ketangguhan masyarakat menjadi salah satu strategi kunci pemulihan. Pemerintah akan terus melakukan penguatan program sosial yang adaptif sebagai penggerak pemulihan efek sosio-ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penguatan ini akan mendorong konsumsi dan produksi masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya.
“Pemerintah sangat bekerja keras untuk penguatan program sosial sebagai penggerak pemulihan ekonomi dan kemudian membangun ketangguhan masyarakat,” ungkap Vivi.
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, sekaligus Ketua Tim Peneliti Peta Jalan untuk Masyarakat Desa, Bambang Hudayana, menjelaskan, pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19 melalui ketangguhan berbasis potensi lokal.
“Kami percaya bahwa masyarakat desa mempunyai ketangguhan yang bisa direproduksi untuk mengatasi masa krisis terutama pascapandemi ke depan,” ucap Bambang.
Pada pelaksanaannya, Bambang melakukan Studi Kerentanan dan Resiliensi masyarakat di tiga desa. Pertama, masyarakat nelayan Roban Barat, Desa Kedungsegog, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kedua, masyarakat Desa Karangrejek, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Ketiga, masyarakat Desa Wologai Tengah, Kabupaten Ende, NTT.
Dalam studi di tiga desa tersebut, dirinya mengungkapkan, memperbanyak program aksi dapat memperkuat resiliensi ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Menurutnya, meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam memajukan sumber daya manusia, inovasi, dan usaha produktif yang kompetitif di tengah meluasnya ekonomi digital sangat diperlukan.
“Program-program yang telah dikembangkan oleh masyarakat desa dapat di-support oleh kita agar ke depan mereka bisa lebih berdaya. Kemudian, ke depan, peta jalan dan strategi aksi pemulihan dampak pandemi Covid-19 harus menghasilkan gerakan
bersama dan tetap menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan berkelanjutan. Peta jalan ini merupakan pedoman penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemulihan ekonomi jangka panjang,” tutur Bambang.
Hal senada diungkapkan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Ketua Tim Peneliti Peta Jalan untuk Kelompok Rentan Perkotaan, J. Nicolaas Warouw. Dirinya mengungkapkan, pemulihan ekonomi jangka panjang yang harus dilakukan di lima tahun pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknis untuk kemandirian organisasi kemasyarakatan berbasis komunitas.
Selanjutnya, pada lima tahun kedua dapat dilakukan penguatan resiliensi masyarakat di semua sektor serta keterhubungan masyarakat dengan tatanan- tatanan di luarnya, seperti pemerintah korporasi, OMS (Organisasi Masyarakat Setempat), pasar, dan institusi global.
“Peta jalan ini dapat membantu pemerintah dalam pemulihan kapasitas ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Peta jalan ini bersifat kontemporer dan dapat membantu pemerintah dalam mengefektifkan kebijakan dan program yang telah ada. Peta jalan ini tidak hanya menegaskan keterhubungan antarpemangku kepentingan, namun juga menyiapkan masyarakat terdampak untuk memperkuat resiliensinya dalam berhadapan dengan tantangan global, pasar, dan teknologi,” jelas Nico. (Astri,Novi)
Sumber : Majalah Info Bina Swadaya edisi Februari 2022
